PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL

  • Fatma Riska Fitrianingsih Dai Prodi Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Gorontalo
  • Ramdhan Kasim Prodi Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Gorontalo
  • Nurmin K Martam Prodi Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Gorontalo
Keywords: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik, bahan berbahaya

Abstract

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek.Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan ke masyarakat.Kebanyakan wanita sangat tertarik membeli produk kosemetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat.Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM.Kosmetik tersebut malah di dapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM. Tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya biasa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini biasa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita.Mereka umumya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara lagsung.Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo (BBPOM)

Published
2019-12-23